Narasisulsel.id Barru – Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Barru menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Barru, Selasa(23/6/2026).
Mereka menyuarakan tuntutan nasional, mulai dari evaluasi kabinet pemerintahan, kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum berjalan optimal dan berpotensi merugikan masyarakat.
Aksi diawali dengan long march dari kawasan Tugu Payung menuju Kantor DPRD Barru.
Setibanya di lokasi, massa melakukan orasi di halaman kantor sebelum akhirnya masuk ke ruang rapat paripurna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat.
Para demonstran mengenakan atribut kebesaran PMII dan membawa spanduk berisi tuntutan aksi. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Barru Andi Yenny dan Alifandi Aska, Ketua Komisi II Syamsul Rijal, serta Anggota Komisi II Syahrul Ramdani.
Dalam orasinya, salah seorang perwakilan massa menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah yang terakhir.
“Kami datang bukan untuk aksi terakhir, tetapi ini adalah aksi pembuka. Tugas DPRD adalah menjadi perwakilan rakyat, namun kami merasa suara masyarakat belum sepenuhnya terwakili,” tegasnya.
PMII menyebut aksi tersebut merupakan gerakan serentak secara nasional berdasarkan instruksi Pengurus Besar PMII yang digelar di sekitar 300 titik di seluruh Indonesia.
Dalam tuntutannya, PMII menyoroti struktur kabinet pemerintahan yang dinilai terlalu gemuk.
Menurut mereka, pembentukan kabinet dengan jumlah menteri yang mencapai 48 dan wakil menteri 56 dinilai lebih mencerminkan kepentingan politik dibandingkan kebutuhan birokrasi yang efektif.
“Kabinet yang dibentuk hari ini terkesan sebagai bagi-bagi kue kekuasaan, bukan sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan meritokrasi. Kondisi ini berdampak pada perumusan hingga implementasi kebijakan di lapangan,” ujar salah seorang orator.
Selain itu, massa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menilai sejumlah persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan adanya kelemahan tata kelola yang harus segera dibenahi.
“BGN harus dievaluasi secara total. Jangan sampai program yang seharusnya menyejahterakan masyarakat justru menjadi celah bagi praktik-praktik yang merugikan negara,” kata orator lainnya.
PMII juga menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis yang dinilai harus lebih tepat sasaran.
Mereka meminta agar pelaksanaan program mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik, sekaligus tidak mengabaikan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan.
“Kami ingin MBG dan KDMP dievaluasi. Guru-guru yang selama ini menjadi ujung tombak mencerdaskan bangsa juga harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak,” tegas massa aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Barru Andi Yenny memastikan tuntutan massa aksi PMII segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Barru, Syamsul Rijal, menyatakan bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan PMII sebenarnya telah menjadi perhatian DPRD sejak beberapa bulan terakhir.
“Apa yang menjadi tuntutan adik-adik hari ini, jauh sebelum aksi nasional ini berlangsung, kami sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Syamsul.
Ia mengakui bahwa program-program pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, namun persoalan sering muncul pada skema dan implementasinya di lapangan.
“Yang keliru bukan semata-mata tujuannya, tetapi ada pada skema pelaksanaannya. Kami mengapresiasi aksi ini karena ternyata pandangan kita sama. Sebagai tindak lanjut, kami akan segera bersurat kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan hari ini,” katanya.
DPRD Barru juga menyatakan sepakat bahwa pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi secara rasional terhadap komposisi kabinet agar lebih mengedepankan kompetensi dan prinsip meritokrasi.
Sementara terkait program KDMP dan BGN, DPRD berjanji akan meneruskan tuntutan agar kedua program tersebut dijalankan sesuai tujuan awalnya dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Harus ada riset, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutup Syamsul.
Wakil Ketua DPRD Alifandi Aska menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan merupakan kewenangan pusat. Tetapi berupaya mengawal dan menindaklanjuti semua kritikan.
