Narasisulsel.id Makassar – Pemerintah Kabupaten Barru kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Di tengah tantangan fiskal dan dinamika pembangunan, Barru sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP, dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., yang mewakili enam kepala daerah penerima opini WTP, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah. WTP bukan hanya kebanggaan pemerintah, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Andi Ina.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja maksimal seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh tim yang terlibat dalam proses pemeriksaan.
Menurut Andi Ina, proses audit yang dilakukan BPK selalu menjadi momentum evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Bupati Barru menilai capaian tersebut bukanlah garis akhir.
Sebaliknya, hal itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulsel yang selama ini dinilai tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Andi Ina mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal hingga persoalan aset dan penyesuaian regulasi. Namun ia optimistis seluruh tantangan tersebut dapat dihadapi melalui kolaborasi dan komitmen bersama.
“Kondisi anggaran saat ini memang tidak mudah, tetapi kami percaya dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, Barru akan terus bergerak maju dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan, mengingatkan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan seremonial, melainkan amanah yang harus dijaga melalui perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
“Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dengan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. WTP adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan integritas dan komitmen,” tegasnya.
Turut mendampingi Bupati Barru dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Kepala BKAD Kabupaten Barru, Inspektur Daerah Kabupaten Barru, Kepala Dinas PUTR Perkim Kabupaten Barru, Kabag Umum Setda Barru, Kabag Protokol Setda Barru, Sekretaris DPRD Kabupaten Barru, serta jajaran BKAD Kabupaten Barru.(*)
