Narasisulsel.id Barru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Senin (24/8/2026).
Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., ini membahas evaluasi penanganan bencana kekeringan, krisis air bersih, serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam arahannya, Andi Syarifuddin menekankan bahwa puncak dampak El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026 memerlukan langkah bersama yang terintegrasi.
Evaluasi lapangan menunjukkan eskalasi kejadian kebakaran serta penambahan wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih terus meningkat.
”Rapat lintas sektor ini berangkat dari kondisi riil yang kita hadapi. Esakalasi kejadian terus meningkat, setiap hari ada laporan titik kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat bertambah. Karena itu, kita perlu menentukan langkah penanganan penanggulangan bersama, ” ujar Sekda.
Andi Syarifuddin juga menyoroti pemantauan sistem satelit yang sempat mendeteksi hingga 40 titik panas (hotspot) dalam satu malam di wilayah Barru. Meski sebagian titik berasal dari aktivitas pembersihan lahan oleh warga.
ia mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membakar lahan karena kondisi vegetasi yang sangat kering berisiko memicu kebakaran luas yang sulit dikendalikan.
Menanggapi berkurangnya debit sumber air yang mengganggu distribusi pelayanan air bersih, Pemkab Barru mengapresiasi dukungan TNI, Polri, serta PLN ULP Barru yang aktif membantu pemadaman darat dan pengadaan sarana armada air.
Rakor ini juga menjadi wadah pembahasan opsi peningkatan status penanganan bencana dari Siaga Darurat menjadi Darurat Bencana.
Keputusan penetapan status baru tersebut akan diambil berdasarkan kompilasi data objektif dan masukan seluruh pihak.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barru melaporkan data BMKG yang mencatat curah hujan di Kabupaten Barru sepanjang Agustus hingga 24 Agustus 2026 berada pada kategori sangat rendah, yakni 0 – 20 milimeter per bulan, dan diperkirakan masih bertahan rendah hingga September.
Dampak kekeringan ini mulai mengancam ketersediaan air bersih dan sektor pertanian, khususnya di wilayah barat dan selatan Barru.
Pemkab Barru sebelumnya telah menetapkan status Siaga Darurat mulai 21 Juli hingga 30 September 2026. Melalui rakor ini, seluruh elemen Forkopimda, TNI, Polri, PLN, OPD terkait, dan pihak kecamatan berkomitmen memperkuat sinergi kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang lebih luas.
