PAREPARE — Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, membuka kegiatan sosialisasi inflasi dan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Parepare di Ruang Pola Kantor Sekretaris Daerah, Kamis, 12 Februari 2026
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Focus Group Discussion statistik sektoral, penyusunan “Daerah Dalam Angka”, serta reviu standar pelayanan publik BPS tahun 2026.
Dalam sambutannya, Amarun menegaskan bahwa data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Ia mengingatkan agar angka inflasi tidak hanya dipahami sebagai laporan statistik, tetapi juga sebagai indikator nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok bisa terasa lebih besar dari angka inflasi yang dilaporkan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah bergerak lebih cepat dalam merespons gejolak harga. Menurutnya, langkah pengendalian harus dilakukan sejak awal munculnya indikasi kenaikan, bukan setelah dampaknya dirasakan masyarakat.
Amarun juga mengingatkan pentingnya membedakan persepsi dengan data statistik. Aktivitas ekonomi yang terlihat ramai, kata dia, belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Statistik dihitung berdasarkan fakta, bukan perasaan,” tegasnya.
Terkait Sensus Ekonomi 2026, ia menjelaskan kegiatan tersebut akan memotret struktur usaha, perkembangan UMKM, sektor perdagangan dan jasa, hingga potensi investasi dan lapangan kerja di daerah. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan terukur.
“Tanpa data, kebijakan hanya berbasis asumsi. Dengan sensus, kebijakan menjadi lebih presisi,” katanya.
Pemerintah Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Amarun mendorong penguatan sistem Satu Data Parepare agar pengelolaan data antarinstansi terintegrasi dan selaras. Ia juga menilai publikasi “Daerah Dalam Angka” penting sebagai rujukan resmi dalam perencanaan pembangunan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kualitas data statistik semakin meningkat sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Penulis : UL
Editor : Akbar
Sumber Berita: Narasi Sulsel
