Narasisulsel.id Barru – Dugaan penyalahgunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Sosial (Dinsos) Barru Tahun Anggaran 2024 kembali mencuat.
Sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru, mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap persoalan tersebut.
Pengurus HMI Barru secara resmi melayangkan pertanyaan terbuka kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru terkait perkembangan penanganan dugaan penyimpangan anggaran yang sebelumnya mencuat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua HMI Barru, Hendra, mengatakan langkah tersebut diambil karena proses penanganan kasus dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas dan terbuka kepada publik.
Menurutnya, persoalan penggunaan anggaran daerah, terlebih BTT yang diperuntukkan bagi kebutuhan darurat dan kepentingan masyarakat, tidak boleh luput dari pengawasan.
“Kami secara resmi melayangkan pertanyaan ini guna mempertanyakan progres penanganan hukum terkait temuan BPK pada Anggaran BTT Dinsos Barru 2024,” kata Hendra, Sabtu (7/11/2026).
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Publik berhak mendapatkan keterbukaan informasi atas penggunaan uang rakyat, dan tidak boleh ada temuan pelanggaran yang menguap begitu saja,” tegasnya.
Hendra menilai, belum adanya perkembangan konkret yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat berpotensi menimbulkan pertanyaan serius terhadap komitmen penegakan hukum di Kabupaten Barru.
Atas dasar itu, HMI Barru menyampaikan tiga poin pernyataan sikap kepada Kejari Barru.
Pertama, transparansi penanganan. HMI mendesak Kejari Barru bersikap terbuka dan profesional dengan menyampaikan perkembangan proses hukum terkait dugaan pelanggaran penggunaan BTT Dinsos Barru Tahun 2024 kepada publik.
Kedua, meminta kasus diusut hingga terang. HMI mendorong Kejari Barru menindaklanjuti persoalan tersebut secara serius, mengungkap fakta secara menyeluruh, serta mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab apabila ditemukan adanya kerugian negara.
Ketiga, mengawal hingga tuntas. HMI Barru menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan membuka kemungkinan melakukan konsolidasi bersama mahasiswa serta masyarakat apabila penanganannya dinilai tidak memberikan kepastian.
“Kami menegaskan kepada Kejari Barru untuk tidak mengulur waktu dan segera memberikan kepastian terkait persoalan ini. Jika temuan BPK ini dibiarkan tanpa kejelasan, HMI Cabang Barru siap mengambil langkah aksi dan konsolidasi gerakan yang lebih masif,” pungkas Hendra.
