Narasisulsel.id Barru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menyatakan kesiapan penuh dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat terkait penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, saat menghadiri Seminar Nasional KDKMP di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan strategis tingkat nasional ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.
Dalam arahannya, Menko Pangan menekankan pentingnya KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi vital di tingkat basis yang menghubungkan masyarakat perdesaan dengan akses permodalan, sarana produksi, penyaluran bantuan sosial, hingga subsidi pemerintah.
”Koperasi tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, melainkan instrumen pemungkas dalam memperkuat rantai pasok, mendongkrak nilai tambah produk lokal, dan membuka akses pasar yang lebih luas.
Melalui tata kelola yang profesional, KDKMP akan menjadi pilar utama kemandirian ekonomi sekaligus penopang ketahanan pangan nasional, ” ujar Zulkifli Hasan di hadapan para pejabat kementerian dan kepala daerah se-Sulsel.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa Kabupaten Barru siap tegak lurus mengawal serta menyelaraskan program daerah dengan kebijakan strategis nasional demi kesejahteraan masyarakat desa.
”Kabupaten Barru siap mengikuti dan mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Kami meyakini koperasi yang dikelola secara transparan dan profesional akan menjadi motor penggerak ekonomi, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta membuka keran permodalan bagi warga, ” kata Andi Ina seusai menghadiri seminar.
Di samping mengarahkan penguatan tata kelola koperasi, Bupati Andi Ina memanfaatkan momen ini untuk memberikan klarifikasi tegas terkait gelombang disinformasi yang beredar di media sosial.
Ia menepis isu menyesatkan yang menyebutkan bahwa keberadaan KDKMP akan menggusur toko kelontong atau melarang operasional warung warga dalam radius tertentu.
”Informasi yang menyebut pemerintah akan menutup warung desa atau melarang toko kelontong beroperasi adalah tidak benar alias hoaks. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas sumbernya. KDKMP hadir untuk memperkuat dan merangkul ekonomi rakyat, bukan mematikan usaha warga, ” tegasnya.
Andi Ina menambahkan, kunci keberhasilan program nasional ini terletak pada kolaborasi yang solid antarjenjang pemerintahan—mulai dari kementerian pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga tingkat desa dan pengurus koperasi.
Forum nasional tersebut turut dihadiri jajaran menteri kabinet, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Hadir pula Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, jajaran anggota DPR RI, pimpinan BUMN, unsur Forkopimda Sulsel, para bupati/wali kota, hingga ratusan kepala desa dan pengurus KDKMP se-Sulawesi Selatan.
