Narasisulsel.id Barru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus menggelar rapat koordinasi untuk merespons dinamika kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari ketersediaan BBM, pasokan listrik, distribusi air bersih, ancaman karhutla, elpiji 3 kg, hingga isu ketenagakerjaan.
Rapat yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barru pada Jumat (11/9/2026) malam tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si. Forum ini bertujuan memastikan setiap permasalahan di tengah masyarakat mendapatkan solusi konkret dan penanganan cepat dari pihak terkait.
Bupati Andi Ina menegaskan bahwa pembahasan lintas sektor ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan agar tidak memicu keresahan warga.
“Tujuan kita adalah menjaga agar fenomena yang ada tidak membuat masyarakat panik dan takut. Yang utama adalah keselamatan dan keamanan masyarakat, ” ujar Andi Ina.
Terkait kelangkaan pasokan, pihak Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pemotongan kuota BBM untuk Kabupaten Barru. Penyaluran harian tercatat mencapai 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter Solar untuk sembilan SPBU, ditambah pasokan ekstra 15 – 20 persen dari kondisi normal.
Tingginya konsumsi BBM dipengaruhi oleh posisi strategis Barru di jalur Trans Sulawesi, selain tingginya kebutuhan nelayan dan warga lokal.
Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, meminta pengawasan ketat terhadap operasional SPBU, termasuk penataan antrean truk—seperti di SPBU Bojo—serta penertiban penjualan BBM eceran menggunakan jeriken.
Bupati Andi Ina memperingatkan pengelola SPBU agar memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat lokal. Pemkab Barru tidak segan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran tata kelola.
“Jika masalahnya ada pada pengolahan SPBU, kita tentu akan ambil langkah tegas. Bahkan jika perlu, kita bisa minta SPBU tersebut ditutup, ” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa surat permohonan penambahan kuota BBM dari Pemkab tidak dipungut biaya (nol rupiah) dan murni untuk kepentingan publik.
Terkait pemadaman listrik berkala, Kepala ULP PLN Barru, Ulfa Pratiwi, menjelaskan bahwa pemadaman terjadi akibat pemeliharaan jaringan dan dinamika sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab meminta PLN rutin memberikan sosialisasi jadwal pemadaman, serta menjamin keandalan arus listrik pada fasilitas vital, khususnya RSUD Barru.
Di sektor air bersih, menurunnya debit pasokan akibat musim kemarau ditanggulangi melalui distribusi air tangki oleh Perumda Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, dan Damkar. Bupati meminta strategi jangka panjang disiapkan agar masalah krisis air tidak selalu berulang setiap tahun.
Karhutla, Elpiji 3 Kg, dan Ketenagakerjaan
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, dan Kajari Barru Erik Yudistira sepakat memperkuat edukasi pencegahan hingga tingkat desa, sembari menerapkan penegakan hukum tegas bagi pelaku pembakaran sengaja.
Mengenai elpiji 3 kg, Pemkab menyoroti maraknya pengecer tak resmi dan penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran. Penataan ulang jalur distribusi dan edukasi konsumen akan ditingkatkan.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, kasus pemutus hubungan kerja (PHK) di PT Layar Perkasa Nusantara kini memasuki tahap mediasi tripartit. Penyelesaian difokuskan pada pemenuhan hak-hak pekerja tanpa mengabaikan iklim investasi daerah.
Mengakhiri pertemuan, Bupati mengapresiasi kebersamaan seluruh unsur Forkopimda dan meminta media menyajikan informasi yang objektif, faktual, dan menyejukkan agar situasi daerah tetap kondusif.
