Narasisulsel.id Barru Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Barru berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Kabupaten Barru pada Jumat (16/5/2025).
Rakor tesebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Barru Dr Abustan A. Bintang, dan diikuti Sekda Barru, pimpinan OPD, Camat, Kapus, pimpinan Baznas Barru dan pimpinan perbankan.
Wakil Bupati Abustan menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan dan stunting yang menjadi isu krusial di Kabupaten Barru.
“Kemiskinan dan stunting adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan, bukan sekadar kerja sama, tetapi juga komitmen nyata untuk mengatasi akar masalah yang ada, ” ujar Abustan.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program penanggulangan memerlukan pendekatan berbasis data yang akurat serta pelaksanaan program yang berkelanjutan dan terintegrasi. Kondisi fluktuatif angka kemiskinan dan stunting di Barru mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dan terukur.
Abustan memaparkan tiga fokus strategis yang menjadi prioritas penanganan, yakni yang pertama, Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya memperkuat komitmen dan efektivitas pelaksanaan program.
kemudian, Penanganan stunting melalui intervensi gizi, layanan kesehatan yang terpadu, serta pemberdayaan keluarga sebagai fondasi utama pencegahan dan penanganan.
Dan yang ketiga, Kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, serta masyarakat sebagai mitra strategis dalam penanganan masalah sosial ekonomi ini.
Dari data yang dipaparkan, Wakil Bupati menjelaskan perkembangan kondisi kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Barru, yaitu indeks kesehatan meningkat dari 75, 42 pada tahun 2020 menjadi 80, 88 pada tahun 2024 meskipun diikuti dengan peningkatan kasus penyakit tertentu.
Lanjutnya Angka stunting sempat menurun dari 26, 4% pada 2021 menjadi 14, 1% pada 2023, namun kembali naik menjadi 21% akibat program penanganan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan dengan penduduk yang berpenghasilan di bawah Rp 250.000 perkapita per bulan.
