Narasisulsel.id Barru – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., hadir dan menyampaikan pandangan strategisnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Daerah Wilayah Sulawesi Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat (10/10/25) ini dipimpin secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Bima Arya.
Rakor yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan program-program di daerah, guna memastikan dampaknya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Wamendagri Dr. Bima Arya menekankan tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang efektif, yaitu sinergi, inovasi, dan percepatan kinerja. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil menembus 10 besar nasional untuk kategori tata kelola pemerintahan terbaik, sebagai buah dari kolaborasi yang solid antar-daerah di wilayah tersebut.
Dalam sesi pembahasan, Wakil Bupati Barru, Abustan, menyoroti beberapa tantangan implementatif yang dihadapi daerah, khususnya bagi pemerintah daerah yang baru saja memulai masa pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan mandatory spending (belanja wajib) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuntut penyesuaian struktural anggaran yang signifikan.
“Kebijakan ini mengharuskan kami melakukan penataan ulang prioritas. Beberapa program prioritas daerah terpaksa perlu dijadwalkan ulang agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal kami tanpa mengabaikan kewajiban yang ditetapkan pusat,” jelas Abustan.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Abustan menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi belanja wajib dan melanjutkan program-program yang pro-rakyat.
“Komitmen kami tidak berubah. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang berkeadilan, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan strategi yang tidak membebani masyarakat, serta secara optimal memanfaatkan program strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Barru,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Barru sebagai pemerintah daerah yang responsif dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran, dengan fokus akhir pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
