Narasisulsel.id Barru – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, secara resmi membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru Tahun 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan yang perdana digelar oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barru ini menjadi wadah evaluasi, koordinasi, sekaligus penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Agenda ini diikuti sebanyak 150 peserta yang terdiri atas pimpinan OPD, direktur RSUD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, hingga jajaran auditor Inspektorat.
Inisiasi ini bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pemahaman manajemen risiko, serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina mengapresiasi terobosan Inspektorat Daerah sebagai instrumen penting pembinaan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
”Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, melainkan instrumen pembinaan agar seluruh program berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap satu sen anggaran yang dikelola harus dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat, ” tegas Andi Ina.
Bupati secara khusus mengingatkan jajarannya agar tidak menunda penyelesaian hasil pengawasan Inspektorat maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
”Temuan BPK jangan ditunda, segeralah ditindaklanjuti. Jika dibiarkan, itu bisa menjadi ‘bom waktu’ dan memicu persoalan hukum, bahkan saat memasuki masa pensiun, ” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Ina juga menegaskan komitmen integritas kepemimpinannya bersama Wakil Bupati. Ia memastikan tidak ada praktik mahar atau imbalan pribadi dalam bentuk apa pun di lingkungan Pemkab Barru.
”Silakan kelola anggaran dengan baik untuk rakyat. Jangan pernah berpikir ada mahar untuk Bupati atau Wakil Bupati, itu tidak ada. Fokuslah bekerja dan tunjukkan kinerja terbaik, ” tegasnya.
Selain tindak lanjut temuan pemeriksaan, Bupati juga menginstruksikan seluruh instansi memaksimalkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Ia berharap status capaian pencegahan korupsi Kabupaten Barru dapat ditingkatkan dari zona kuning ke zona hijau atas dasar kesadaran bersama.
Andi Ina mengimbau agar setiap kendala dalam pelaksanaan tugas diselesaikan melalui komunikasi dan sinergi antar-unsur pemerintahan.
Melalui LARWASDA 2026, Pemkab Barru berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dana Desa, dan Dana BOS demi mewujudkan good governance dan clean governance.
