Narasisulsel.id Barru – Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin bersama Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian( WTP) 2024 untuk le 10 kalinya. WTP pertama kali diera pemerintahan Andi Ina sebagai Bupati Barru diserahkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan( BPK), Kamis (5/06/2025).
WTP ke 10 ini bukan hanya yang pertama diera kepemimpinan Andi Ina. Bagi Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin juga, untuk pertama kalinya menerima WTP tersebut sejak dipercaya memimpin DPRD Kabupaten Barru.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP kepada Bupati Barru, A. Ina Kartika Sari, SH. M. Si di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, di Makassar, Kamis (5/6/2025).
Pemerintah Kabupaten Barru kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin mengapresiasi atas penerimaan WTP ini. “Raihan ini merupakan kepercayaan yang perlu dipertahankan. WTP ini sebagai bukti dari kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dari eksekutif dan itu tidak terlepas dari dukungan pihak DPRD,” beber Syamsuddin.
Ini adalah kali ke-10 Kabupaten Barru mendapatkan opini WTP dan yang pertama di masa kepemimpinan Bupati Barru, A. Ina Kartika Sari.Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Bupati Barru, A. Ina Kartika Sari, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah, tim penyusun laporan keuangan, serta dukungan dari DPRD dan masyarakat Kabupaten Barru.
Opini WTP ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi internal demi pengelolaan keuangan daerah yang semakin optimal.
