Narasisulsel.id Barru – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 sekaligus mengungkap berbagai tantangan pembangunan daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru terkait penyerahan catatan strategis dan rekomendasi DPRD Kabupaten Barru terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah telah berupaya menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah capaian positif berhasil diraih, di antaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,93 persen pada tahun 2024 menjadi 5,16 persen pada tahun 2025. Selain itu, angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Capaian ini bukan kerja saya dan Wakil Bupati semata, tetapi hasil kerja bersama, termasuk peran besar DPRD Kabupaten Barru,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan akses layanan dasar, penguatan infrastruktur wilayah, serta penanganan isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Meski demikian, Bupati tidak menampik bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dengan proyeksi APBD yang masih berada di kisaran Rp700 miliar.
Di sektor infrastruktur, Bupati menyoroti kondisi jalan di Kabupaten Barru yang masih jauh dari ideal. Dari total kebutuhan jalan layak sekitar 600 kilometer, saat ini baru sekitar 30 persen yang memenuhi kondisi baik.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita harus mencari dukungan dari pemerintah pusat, seperti melalui program Inpres Jalan Daerah yang sebelumnya telah membantu sekitar Rp50 miliar,” jelasnya.
Selain infrastruktur, sektor pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian serius. Bupati mengakui masih adanya kekurangan dalam pelayanan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan pustu.
“Ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki agar pelayanan kesehatan bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pada bagian lain sambutannya, Bupati Barru, Andi Ina, menyampaikan sikap tegas Pemerintah Kabupaten Barru terkait kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang mensyaratkan pemenuhan angka 30 persen.Bupati menegaskan bahwa dengan kondisi keuangan daerah saat ini, target tersebut hampir dipastikan tidak dapat direalisasikan secara penuh.
Menurutnya, ketidakmampuan memenuhi angka tersebut bukan tanpa alasan. Struktur belanja daerah Kabupaten Barru masih didominasi oleh belanja pegawai yang bersifat krusial, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang saat ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai sektor.
“P3K tidak bisa dan tidak boleh kita korbankan. Mereka berada di garda terdepan pelayanan masyarakat,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan, di sektor pendidikan, tenaga guru P3K masih menjadi penopang utama keberlangsungan proses belajar mengajar. Sementara di sektor kesehatan, khususnya di Puskesmas, keberadaan tenaga P3K sangat dominan dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Jika kebijakan anggaran memaksa pengurangan pada sektor ini, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk menurunnya kualitas pelayanan.
Lebih lanjut, Bupati Barru menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati untuk tetap mempertahankan keberadaan dan hak-hak para tenaga P3K, meskipun dihadapkan pada berbagai risiko kebijakan.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan kita kepada mereka yang telah bekerja dan mengabdi untuk masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Barru untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan para tenaga P3K. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap mereka bukan hanya soal kebijakan administratif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pelayanan publik dan keadilan bagi para pengabdi daerah.
